Thursday, 6 November 2014

KEBIJAKAN YUDHI CHRISNANDI


Jakarta -Pemerintah melalui Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi menyatakan, PNS tidak boleh lagi melakukan kegiatan dinas di hotel. Kebijakan ini bisa menghemat anggaran negara dari seminar, rapat dan lain-lain.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Andrinof Chaniago mengatakan, meski anggaran rapat kementerian kecil, namun angkanya bila diakumulasi bisa menjadi besar.

"Bagus dong! Sekecil apapun itu dilakukan ya dilakukan, nanti akumulasi yang kita lihat. Jangan yang kecil ini kita abaikan. Padahal kalau dihitung itu sangat besar. Kita dukung sama-sama," jelas Andrinof di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Yuddy Chrisnandi menyatakan, PNS tidak boleh lagi mengadakan kegiatan dinas di hotel sesuai dengan instruksi presiden dan wakil presiden.

Menurut Yuddy, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh PNS di Kementeriannya agar tidak menggunakan fasilitas lain selain fasilitas negara untuk melaksanakan kegiatan.

"Untuk kementerian dan lembaga lain akan dibuat dalam waktu dekat," ujar Yuddy.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) juga mengatakan, PNS seharusnya bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada untuk melakukan kegiatan. Kecuali fasilitas yang ada tidak mencukupi untuk digelar kegiatan.

"Misalnya rapat seluruh bupati yang jumlahnya 100 orang, tentu tidak cukup di kantor Kemendagri. Tapi memang di tempat luas. Kalau hanya 33 gubernur di tempat biasa bisa," tutur JK. (dnl/hen)



TAK HANYA ITU, PEMERINTAH JUGA MENGHARUSKAN PEJABAT BUMN UNTUK MENGGUNAKAN KELAS EKONOMI DI PENERBANGAN, SAAT DINAS KELUAR KOTA ATAU LUAR NEGERI. BAGUUUUUUUUSSSSSS!!!!!! Rini Soemarno Instruksikan Pejabat BUMN Gunakan Pesawat Kelas Ekonomi

Menteri BUMN Rini M Soemarno menginstruksikan semua direksi dan pejabat perusahaan milik negara menggunakan penerbangan kelas ekonomi saat melakukan perjalanan dinas.

"Harus menggunakan kelas ekonomi. Surat instruksi segera saya kirimkan kepada semua pejabat BUMN, tidak terkecuali," kata Rini di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (5/11/2014) malam. Hal itu, sebut Rini, merupakan upaya efisiensi anggaran perusahaan dari pos perjalanan luar kota. "Harus diterapkan agar tidak terjadi pemborosan. Yang dari pusat ke daerah juga sebaliknya gunakan kelas ekonomi," ujarnya. Penggunaan penerbangan kelas ekonomi, kata dia, sudah dilakukannya ketika berkunjung ke Medan, Sumatera Utara, Selasa (4/11/2014), untuk meninjau PT Inalum (Persero) terkait kekurangan pasokan listrik di wilayah itu. "Naik kelas ekonomi sama saja rasanya. Sampainya juga sama," kata Rini. Ketika menumpang pesawat ekonomi, Rini mengaku sempat mengganggu salah seorang dirut BUMN yang ikut bersamanya ke Medan. "Sekarang kita naik ekonomi, ya," katanya. "Yang paling lucu, ya, Dirut Garuda (Emirsyah Satar). Ia sempat bertanya kepada saya juga, 'Ibu Rini... nanti penumpang ekonomi semua dong? Ya, nanti business class Garuda bisa kosong dong?' Saya jawab iya. Segera ada suratnya," ujar Rini tersenyum. Menurut catatan, jumlah BUMN saat ini berkisar 138 perusahaan. Jika dihitung rata-rata satu perusahaan terdapat 30 orang yang masuk kategori pejabat, jumlahnya berkisar 4.000 orang.

No comments:

Post a Comment