Mulai dari memajukan jam masuk hingga piket akhir pekan bagi PNS
Menteri-menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mulai melancarkan gebrakan pada pekan pertama bekerja. Mulai dari memajukan jam kerja hingga memutus mata rantai birokrasi dilakukan.
Seperti yang dilakukan oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
I
bu Menteri "nyentrik" ini mulai memberlakukan kebijakan jam masuk kerja mulai pukul 07.00 WIB dan pulang lebih awal pukul 15.30 WIB bagi pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Aturan tersebut mulai diberlakukan 1 November 2014.
Kebijakan itu dibuat Susi bukanlah tanpa alasan. "Supaya tidak kena macet. Datang ke kantor lebih segar, pulang lebih sore dan bisa ketemu anak-anak," kata Susi.
Wanita asal Pangandaran, Jawa Barat, ini juga meminta para pejabat eselon I dan II di Kementerian Kelautan dan Perikanan bergabung di satu gedung dan tidak terpisah-pisah.
Bukan hanya itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan memberlakukan moratorium atau memberhentikan pemberian izin penangkapan ikan untuk kapal-kapal berukuran besar pada 2014.
"Saya ingin moratorium izin kapal-kapal besar sampai akhir tahun 2014," - audiensi dengan para pengusaha di Menara Kadin, Jakarta, Kamis 30 Oktober 2014. Susi juga sempat menyampaikan ke wartawan, akan melarang ekspor atau menangkap kepiting yang yang sedang bertelur, ikan yang sedang bertelur, penyu dll. ''nanti cucu kita enggak tahu lagi bagaimana bentuk kepiting''. katanya. selain itu Pemilik Susi Air ini juga berkomitmen untuk menjaga warisan dan kekayaan kelautan dan biota laut Indonesia. itu hal mutlak, tak dapat ditawar lagi.
Lain Susi, lain pula gaya
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi.
Kementeriannya kembali melakukan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terhitung tahun depan.
"Agar segala keputusan yang dilakukan dalam proses reformasi birokrasi efisien dan produktif," Katanya, usai acara serah terima jabatan di Kementerian PAN dan RB, Selasa 28 Oktober.
moratorium akan berlangsung hingga lima tahun mendatang. Moratorium ini untuk memberi ruang pada pemerintah dalam mengevaluasi efektivitas jumlah dan kinerja PNS yang ada.
Sementara itu,
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pemerintah tetap akan mendorong pemilihan kepala daerah langsung. Ini merupakan gebrakan awal kinerjanya sebagai menteri.
"Pemerintah ingin pemilihan langsung, jadi semua instansi di Kementerian Dalam Negeri harus bisa lobi-lobi," ujar Tjahjo usai rapat dengan jajaran pejabat eselon I di Kementerian Dalam Negeri, Senin 27 Oktober 2014.
Tjahjo menyatakan sudah melobi anggota DPR lainnya saat ia masih menjadi anggota dewan. Dia mendorong agar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 dan 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Pemerintahan Daerah segera disahkan sebagai undang-undang.
Selain melobi anggota DPR, Tjahjo juga akan menemui Komisi Pemilihan Umum untuk membahas persiapan pilkada di sejumlah daerah dan perppu tersebut.
Gebrakan mantan dirut KAI
Sementara itu,
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan, bakal menerapkan penambahan jam kerja bagi para pegawai kementeriannya. Mantan direktur utama PT Kereta Api Indonesia ini mengatakan, itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau di KAI dulu memang saya bikin jadwal piket setiap Sabtu dan Minggu, termasuk saya, nanti saya bikin juga (di Kemenhub), termasuk saya," (29 okt 2014)
Jadwal piket tersebut disusun dengan merujuk kepada sarana transportasi yang seharusnya selalu beroperasi tanpa mempedulikan hari libur atau tidak. Sebab, menurut dia, justru pada akhir pekan seperti Sabtu dan Minggu, pengguna transportasi umum meningkat.
"Kami harus ada untuk mereka," ujarnya.
Satu gebrakan lainnya yang akan dilakukan oleh Jonan di Kementerian Perhubungan adalah membuat sistem informasi yang selalu siaga selama 24 jam.
"Dulu, email dephub.go.id kalau Jumat sore mati, nunggu Senin baru on lagi. Kalau saya tidak bisa, semua harus 24 jam untuk hal-hal seperti itu,"
Meski demikian, ada gebrakan yang masih terganjal prosedur.
Rabu (29/10) lalu,
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan akan memasang
WiFi gratis di kawasan Kota Tua Jakarta. Ia juga mengatakan bahwa instalasi WiFi dapat selesai hari itu juga, meski revitalisasi mungkin akan rampung pada 2016.
Menpar menjanjikan, 8.000 m2 kawasan Taman Fatahilah, harus tercover WiFi gratis. Namun hingga jumat, 31 okt, implementasi tak secepat janji. WiFi gratis masih belum bisa diakses.
Project Coordinator Jakarta Old Town Revitalization Corporation (JOTRC), Saefudin mengatakan mereka masih dalam kordinasi pemasangan dengan pihak Telkom. proses pemasangan WiFi masih berjalan. Untuk pemasangan wifi di kawasan Kota Tua yang luas, dibutuhkan mapping terlebih dahulu.
... WOW... sungguh debut yang gemilang... apa lagi yang akan dilakukan mereka? tunggu blog berikutnya...
teruskan pak! teruskan ya bu!!!
